ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Politisi ex. Masyumi > Muhammad Natsir

 
 
 
 
 
 
 
 

Muhammad Natsir

 
MUHAMMAD NATSIR (1908-1993)
Politisi
 
    “Tarikh (Sejarah) telah menunjukkan, tiap-tiap bangsa yang telah menempuh ujian hidup yang sakit dan pedih, tapi tak putus bergiat menentang marabahaya, berpuluh bahkan beratus tahun lamanya. Pada suatu masa akan mencapai suatu tingkat kebudayaan, yang sanggup memberi penerangan kepada bangsa lain.” (M. Natsir)
 
 
       Seorang politisi muslim Indonesia ternama pada masa Indonesia awal, mnatan ketua Masyumi terkemuka dan pendiri   DDII (Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia).
     Ia lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, 17 Juli 1908 M. Ayahnya, Idris Sutan Saripado dan ibunya Khadijah. Pendidikan di HIS Adabiyah Padang dan Madrasah Diniyah Solok, Mulo Padang, AMS (A2) di Bandung. Tahun 1931-1932 ia mengikuti kursus guru diploma LO.
      Ia sejak belia sudah aktif berorganisasi. Ketika di Mulo ia sudah aktif mengikuti Jong Islamiten Bond (JIB) Padang dan pada tahun 1928-1932 menjadi ketua JIB Bandung. Diantara orang yang sangat berpengaruh terhadap pemikirannya adalah Ahmad Hasan, salah seorang tokoh Persis (Persatuan Islam) yang paling berpengaruh. Bersamanya, Natsir mengelola majalah Pembela Islam.
    Kariernya ia menjadi direktur pendidikan Islam Bandung (1932-1942); Kepala biro pendidikan Kotamadya Bandung (1942-1945); Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) (1945-1946); Mentri penerangan (1946-1949); Ketua umum Masyumi (1949-1958).
 
Peran dan Aktifitas Politiknya
     Sekitar tahun 1930-an Natsir (saat itu umur 24 tahun) terlibat polemik keras tentang masalah Islam dan ketatanegaraan dengan Soekarno. Natsir menyerang pikiran-pikiran Soekarno yang dinilainya memojokan Islam.
      Pada 3 April 1950, Natsir ngotot mengajukan mosi disidang perlemen Republik Indonesia Serikat (RIS). Mosi ini dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, yang memungkinkan RI menjadi negara kesatuan. Ke-17 negara bagian (BFO) akhirnya sepakat, kembali menjadi negara kesatuan RI dengan wilayah membentang dari Sabang sampai Meroke. Perjuangan untuk mempersatukan, menurut Natsir, yang waktu itu menjadi ketua Masyumi, tidaklah gampang, perlu 2 bulan setengah untuk mengadakan lobby, terutama wilayah-wilayah luar Jawa.
      Sikapnya yang tegas menuntut ditetapkannya Islam sebagai dasar negara, yang bertolak belakang dengan pandangan Soekarno. Dalam sidang Konstituante di Bandung tahun 1957, Natsir menolak Pancasila sebagai dasar negara dan penolakan itu dengan sendirinya merupakan penolakan resmi Masyumi. Menurut Natsir Islam mengandung peraturan-peraturan dan hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Karena itu adanya pengelola atau pemerintah bagi umat Islam merupakan suatu keharusan.
     Puncak konflik Soekarno-Natsir, dengan meletusnya proklamasi PRRI di Sumatra Barat, saat itu Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap serta banyak politisi lainnya memandang Soekarno telah menyimpang dari UUD. Mereka menuntut agar dibuat kabinet yang dipimpin oleh Hatta dan Hamengku Buwono sebagai wakil perdana mentrinya.
    Tanggal 10 Februari 1958, dikeluarkan ultimatum, jika pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, maka “ Kami bebas dari kewajiban taat kepada pemerintah yang melanggar UUD”. Ketika Sumatra Barat dapat dikuasai oleh pemerintah pusat. Natsir dan kawan-kawan akhirnya di penjara oleh rezim Soekarno tahun 1961-1966 (tahun 1960-1962 menjalani karantina politik di Batu, Malang Jatim, tahun 1962-1966 menjadi tahanan politik dirumah tahanan militer (RTM) Keagungan, Jakarta.
    Ketika rezim Soekarno jatuh, akibat kudeta yang gagal dari PKI (rezim Soekarno menyebutnya Gestok sedang rezim Orba mnyebutnya G 30 S PKI), dan pemerintahan beralih ke rezim Orba (Soeharto). Banyak politisi yang dibebaskan dari penjara termasuk Natsir.
     Pada awalnya Natsir termasuk umat Islam lainnya berharap banyak terhadap rezim Soeharto ini. Tumbangnya rezim Soekarno benar-benar mengisyaratkan harapan baru bagi kehidupan umat Islam. Tetapi bulan madu antara umat dan rezim Orba tidak berlangsung lama, bahkan rezim orba berupaya mendepolitisasi Islam. Natsir merupakan salah satu penentang depolitisasi tersebut.
    Sejak itu hubungan denga rezim Orba seakan kurang mesra, suaranya yang tetap tegas, tajam dan menyengat masih mencuat. Ia merupakan salah satu tokoh petisi 50 yang mengkritik dan mengoreksi rezim Orba, yang menyebabkan ia dicekal pergi keluar negeri. Sehingga ketika dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malayasia tahun 1991, ia tidak bisa hadir.     Ketika terjadi perdebatan sengit disekitar masalah RUU Peradilan Agama dan RUU Pendidikan Nasional tahun 1989, di DPR iapun ikut bicara. Pada Pemilu tahun 1992, ia masih mengeluarkan fatwa yang isinya mengimbau agar umat Islam Indonesia mendukung PPP yang merupakan refresentasi dari partai islam waktu itu.
    Karena rezim Orba membatasi hak-hak eks Masyumi dalam bidang politik, maka Natsir bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Natsir melalui aktifitas perjuangan gaya barunya melalui jalur da’wah dan pembinaan umat.
 
Organisasi dan Penghargaan International
    Ketokohan Natsir tidak hanya diakui di Indonesia saja, tetapi dunia international mengakui ketokohannya. Bahkan lembaga penghargaan international King Faisal dari Arab Saudi mensejajarkan Natsir dengan ulama besar India Syek Abul Hasan Ali Nadwi dan Abul A’la Al Maududi. Lembaga international yang mengakui ketokohannya, antara lain: 
Ø Menjadi wakil presiden WORLD Muslim Congress (Muktamar Alam Islami), Karachi, Pakistan, disamping menjadi ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) (1967-meninggal)
Ø Anggota World Muslim League, Mekah, Saudi Arabia (1969-meninggal)
Ø Anggota Majelis A’la Al Alamy Lil Masajid, Mekah, Saudi Arabia (1972-meninggal)
Ø Menerima Faisal Award  atas pengabdiannya kepada Islam dari King Faisal, Saudi Arabia (1980)
Ø Anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait (1985)
Ø Anggota pendiri The Oxford Centre For Islamic Studies, London Inggris (1986)
Ø Anggota Majlis Umara’ International Islamic University, Islamabad Pakistan.
Ø Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malayasia, dalam bidang pemikiran Islam (1991)
 
Karya
  • Capita Selecta (Kumpulan Karangan), 2 jilid. Dalam buku ini diungkapkan bahwa Nabi Muhammad tidak menyuruh mendirikan satu negara, karena negara (dengan mengutip pendapat Ibn Khaldun) tanpa Nabi Muhammad-pun dapat berdiri. Yang penting adalah pemimpinnya adalah ulil amri dari kalangan muslimin, dan prinsip demokrasi yang dikedepankannya adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan (Theistic Democracy).
  •  Qur’an en Evangelie (Al Qur’an adalah Berita (Wahyu Allah)), 1929. Merupakan karyanya yang sangat populer dimasanya (dalam bahasa Belanda).
  • Muhammad Als Profect (Muhammad adalah Seorang Nabi),1929. Merupakan karya pertamanya yang ditulis dalam bahasa Belanda.
  • Kon Tot Het Gebed (1931)
  • Kebangsaan Muslimin (1931)
  • De Islamietische Vroum en Haur Recht (1932)
  • Islam dan Kristen di Indonesia.
  • Fiqh Ad Da’wah
  • Kebudayaan Islam
  • Ad Din Al Ladiniyyah.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda